lembaran negara. Peraturan Perundang-undangan. lembaran negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT. AH. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan. Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara. 1936 Nomor 445; Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. Ketentuan angka 2, angka 5, angka 12, dan angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud. dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. 112, 2009 Penyelenggara. Pengertian lembaran negara adalah: Subjek. Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN . 72 Tahun 2012Tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RIPasal 3. Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH. UMUM Dalam rangka usaha meningkatkan penghasilan dan mendorong kegairahan bekerja, maka dipandang perlu menyempurnakan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2833). go. Riwayat Status:. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 ten tang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Percetakan Negara No. 6, 2014 ADMINISTRASI. Diubah dengan : PERPU No. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. UU tersebut memuat tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;. Jaminan Kepastian. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG. ABSTRAK PERATURAN. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai. 406), 2. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan,pengaturan , dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara,serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang -Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan Negara yang disebut. Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Jln. Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang. . a. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Hubungan Keuangan . Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011. /1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun. Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034); 4. com - Gelatin merupakan salah satu bahan yang biasa digunakan untuk membuat jeli. 9) untuk membentukdaerah-daerah tingkat II diseluruh Kalimantan;b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ot2 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara. ke alamat E-mail: penjualanlrn@gmail. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangundang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan negara; e. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk. UU No. 73 -2-. Menurut "UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", UUD 1945 harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-undang (UU) NO. Kepala Daerah. "Sudah jadi UU," kata Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4. Namun, penempatan tersebut tidak bermaksud menjadikan pengundangan UUD 1945 sebagai dasar pemberlakuannya seperti halnya dengan Undang-Undang. 187 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan. 1. (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk:<br>. UU No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. 91 1. Bidang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Mengingat: 1. 28. NOMOR 8 TAHUN 1974 . T E N T A N G . Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Perubahan. (1) Penyelenggaraan Landreform yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 104), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 2), Undang-undang nomor 56 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 174), dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya (untuk selanjutnya disebut Peraturan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668). dengan Subject: Alamat Kantor. UU No. Pencabutan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. SETNEG. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 5. Badan Publik. c. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nornor 2870); d. 17, LN. 266, 2014 (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014. PP No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 16. Penerimaan Negara; d. undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) diubah sebagai berikut: 1. 1999. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. I . Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara. (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. UU No. PEGAWAI NEGERI. Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. 57) Tentang. (batang tubuh hlm 1 sd 737, batang tubuh hlm 738 sd. Peraturan Pemerintah No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angkaLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 187 halaman. P. 290 -3- Pasal 7 (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan. *) Disetujui D. (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk:<br>. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 42 -2 - Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,. KETENTUAN PENUTUP. BI. menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) ; 2. Peraturan Pemerintah (PP) NO. go. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Tutup. . 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangperundang-undangan dalam lembaran negara republik indonesia, tambahan lembaran negara republik indonesia, berita negara republik indonesia, dan tambahan berita negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 155Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan 2. 193 -2- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. . Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 2015, No. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pihak Domestik. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2003. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 2015, No. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 21. JDIH Kementerian Sekretariat Negara. 395. I No. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3886, LL SETNEG : 29 HLM. (Penje lasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 7 9 8 ) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21. Belum Tersedia. 63 -2- 3. Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut; Mengingat : 1. Semua halaman dengan kata "tambahan lembaran negara". LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Masyarakat. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Mencabut UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dan dinyatakan tidak berlaku. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Mencabut : Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Indonesian term or phrase: lembaran negara. Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) diubah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, UU Nomor 48/Prp. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAPemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 3. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019Amar Putusan:1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas: a) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 tahun1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. ke alamat E-mail: penjualanlrn@gmail. 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL. Ketentuan angka 12 dan angka 21 Pasal 1 diubah dan di antara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a sehingga Pasal 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 5.